• Terbaru
• Teraktif

• Rabu, 07/01/2009 01:14 WIB
  Tips Aman dan Selamat Naik Taksi
• Rabu, 07/01/2009 01:01 WIB
  Manokwari Kembali Normal
• Rabu, 07/01/2009 00:47 WIB
  Israel Salahkan Hamas Atas Tewasnya Warga Sipil di Gaza
• Rabu, 07/01/2009 00:29 WIB
  Perampok Taksi Dibekuk Polisi
• Selasa, 06/01/2009 23:58 WIB
  Tim Relawan Indonesia Tak Diperkenankan Masuk ke Gaza
• Selasa, 06/01/2009 23:42 WIB
  Serangan Tank Israel Tewaskan 40 Orang di Sekolah PBB

Rabu, 14/04/2004 01:09 WIB
PPS & PPK di Palembang Tolak Mencopykan Rekapitulasi Suara
Taufik WIjaya - detikNews
Palembang - Tanpa mendapat alasan yang jelas, sejumlah saksi parpol di Palembang mengaku tidak dapat mencopy hasil rekapitulasi suara di PPS dan PPK. Mereka hanya boleh menyalin. Jelas ini memperlambat verifikasi suara oleh parpol, dan memiliki kelemahan bila ada komplain soal rekapitulasinya.

"Semua saksi kami tidak diperbolehkan PPS dan PPK untuk mencopy rekapitulasi. Tidak ada alasan jelas, hanya tidak diperbolehkan. Dan hanya boleh disalin dengan tulisan tangan. Tampaknya ingin disengaja agar saksi parpol menjadi malas untuk memverifikasi," kata Ketua DPP PPDK Sumsel, Soeparman Romans, kepada detikcom, di kantornya, Lemabang, Palembang, Selasa (13/4/2004).

Menurut Soeparman, sesuai dengan UU No 12 tahun 2003 pasal 96 ayat 11 disebutkan, saksi Parpol mendapatkan salinan rekapitulasi perhitungan suara. "Ini jelas melanggar UU," katanya.

Menurut Soeparman, dilarangnya saksi parpol untuk mencopy rekapitulasi suara itu merupakan bagian dari usaha sistematis untuk mencurangi perolehan suara. "Mereka berharap parpol yang tidak mempunyai saksi menjadi malas untuk memverifikasi
sehingga mereka semaunya menyulap angka-angka," katanya.

Anehnya lagi ada sejumlah petugas di PPS dan PPK saat dikritik soal kesalahan
merekap suara justru memberikan pernyataan kenapa parpol tidak menempatkan saksi di TPS. "Pernyataan tersebut mempunyai indikasi kalau parpol tidak mempunyai saksi di sebuah TPS jangan protes kalau suaranya hilang. Ini kan lucu. Idealnya jika ada panitia pemilu tidak perlu itu saksi parpol. Itu kalau panitianya jujur dan profesional. Tapi mereka kok senang tidak dipercaya," kata Soeparman.

Selain itu, PPS dan PPK juga tidak mau memberitahu soal kode kelurahan atau desa di rekapitulasi TI KPU. "Jadi bagaimana kami akan memverifikasi TPS yang sudah di-entry jika kelurahan atau desanya tidak diketahui," katanya.(iy/)

Baca juga :

• Panwas: Pemilu Ulang di Aceh Tenggara Tak Bisa Digelar
• Adil dan Damai
  AS Puji Pemilu Indonesia
• Tokoh Agama: Masyarakat Lebih Arif Ketimbang Elit Politik
• Wiranto Nyatakan Tak Terlibat Aliansi Parpol Menolak Pemilu